administrasi pertanahan. secara administratif melalui kegiatan administrasi pertanahan sebagaimana selama ini dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional. administrasi pertanahan

1. Hak atas tanah, hukum pertanahan sesuai dengan PMNA no. 8 Peralatan pendukung tidak memadai, kualitas Sumber Daya Manusia. Peraturan dan Undang-undang Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945. Dr. Tanah merupakan salah satu kebutuhan vital bagi masyarakat. 3) untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. pelaksanaan penatagunaan tanah,. 2004. seorang Pakar HukumSengketa dan konflik sektor pertanahan sering terjadi pada sebagian daerah di Indonesia. UPBJJ - TARAKAN. Pemahaman ini sesuai pula 1 Subekti dan R. Konflik pertanahan, katanya, ada juga timbul karena ketidakselarasan administrasi pertanahan. penerbitan KKPR; b. Maka, ada pendaftaran secara terpisah untuk bangunan dan tanah. Administrasi Pertanahan menurut Murad (1997:1) adalah: “Suatu usaha dan kegiatan suatu organisasi dan manajemen yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan-kebijakan Pemerintah di bidang Pertanahan dengan menggerakan sumber daya untuk mencapai tujuan seseuai dengan Per-Undang- Undangan yang berlaku. Memberdayakan aparat desa. Hingga saat ini, hampir setengah abad setelah UUPA lahir, masalah perdebatan girik dan sertifikat saja masih kerap muncul. 5. Menurut Kepala Seksi Sengketa, Kantor Badan Pertanahan Nasional Balikpapan, Bapak Ahmad Syafruddin:8 “ada celah dalam terjadinya sengketa lahan, baik kepemilikan tanahKantor Pertanahan Kabupaten Jepara, 2) Lambatnya pengumpulan data dan dokumen oleh warga masyarakat, 3) Adanya Pandemi Covid-19 sejak tahun 2020. 050-145 tahun 2022 tentang pemberian dan pemuktahiran kode, Data. pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah; 8. H. Pertama-tama, pengaduan yang berasal dari perorangan, kelompok masyarakat, badan hukum, instansi pemerintah atau unit teknis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (“Kementerian”), Kantor Wilayah (tingkat provinsi) dan Kantor Pertanahan (tingkat kabupaten/kota) diajukan melalui loket penerimaan surat pengaduan, loket penerimaan pengaduan secara langsung, atau lewat. administrasi di bidang pertanahan; Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan serta pendidikan dan latihan tenaga-tenaga yang diperlukan di bidang administrasi pertanahan. PP 24/1997. T. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy dalam rangka mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan masih dipersimpangan jalan, karena masih banyaknya permasalahan yang muncul terkait dengan sengketa kepemilikan dan sengketa duplikasi alat bukti kepemilikan tanah. go. Oleh. 7 Tahun 1979, dan salah satu ketentuannya memuat aturan-aturan administrasi pertanahan. See Full PDF Download PDF. Administrasi pertanahan (land administration) adalah sistem yang digunakan oleh pemerintah atau organisasi yang diakui untuk mengelola dan mengatur kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. English. Administrasi pertanahan. PENGERTIAN ADMINISTRASI PERTANAHAN Administrasi Pertanahan menurut Rusmadi Murad adalah: Suatu usaha dan manajemen yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertanahan dengan mengerahkan sumber daya untuk mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. INDONESIA. Saya dan tim saya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia membuktikan hal ini dengan merintis sistem administrasi pendataan tanah yang melibatkan perangkat desa dalam. publik dengan administrasi pertanahan di Badan Pertanahan Nasional Kantor Kota Banjarbaru. Permasalahan penelitian pada skripsi ini yaitu penyelesaian adminsitratif yang dilakukan. Prof. D. Penghapusan catatan adalah tindakan administrasi Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk untuk menghapus adanya catatan blokir atau sita. Pengaturan Sertipikat Elektronik Dalam Sistem Hukum Pertanahan Dan Usaha Meningkatkan Indeks Kemudahan Berusaha Pada Masa Pandemi Covid-19. com AbstrAct The role of subdistrict head as Land-Deed Official (PPAT) in Suradadi’s subdistrict is needed. TUGAS : - menghimpun, mengolah data, menyusun program, dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian; - melaksanakan. sesuatu yang berkenaan dengan tanah. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Selama celah tersebut masih terbuka, maka selama itu pula jaringan Mafia Tanah akan memanfaatkan,” terangnya. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi. c) yangBadan Pertanahan Nasional, yang menyatakan bahwa penyiapan administrasi atas tanah yang dikuasai dan/atau milik negara/daerah bekerja sama dengan Departemen Keuangan. Pelayanan administrasi wilayah termasuk pertanahan mulai tahun 2022 dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Balikpapan. Land Inf. Pemerintah dalam mencapai tertib pertanahan, tertib administrasi pertanahan di Negara Republik Indonesia yaitu meliputi tertib hukum pertanahan, tertib penggunaan tanah dan tertib pemeliharaan tanah serta lingkungan hidup. FENOMENA KERJASAMA ATURAN MANUSIA. Mulai dari adanya dugaan mal-administrasi dalam penerbitan hak atau izin badan usaha, ketidakpastian dalam pelayanan administrasi pertanahan pada program transmigrasi, proses ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi pembangunan, pendekatan penanganan konflik masih legal formal, serta penentuan kawasan hutan tanpa pelibatan masyarakat lokal. Pentingnya tanah sebagai faktor produksi dan bahan untuk pembangunan menyoroti peran administrasi tanah dalam pembangunan ekonomi suatu negara. secara administratif melalui kegiatan administrasi pertanahan sebagaimana selama ini dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional. Penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan. Pasal 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 menyebutkan bahwa PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah dan satuan rumah susun. Modul 1. Ringkasan konsep Administrasi Pertanahan tersebut diketik dengan fons 12/Times New Roman, spasi 1,5 kertas ukuran. 044 346. com AbstrAct The role of subdistrict head as Land-Deed Official (PPAT) in Suradadi’s subdistrict is needed. ADMINISTRASI PERTANAHAN. Sedangkan pengertian administrasi pertanahan adalah suatu usaha dan kegiatan suatu organisasi dan manajemen yang berkaitan Untuk contoh RAB, format administrasi pertanahan, atau format surat tanah, dan yang lainnya dapat Anda telusuri dan temukan di blog format-administrasi-desa. 16 Tahun 2004 bahwa pedoman teknis penatagunaan tanah bertujuan untuk menciptakan penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lestari, optimal, serasi dan seimbang (LOSS) diwilayah pedesaan serta aman, tertib, lancar dan sehat (ATLAS) di wilayah perkotaan yang menjadi persyaratan penyelesaian. , M. Jalur ini dapat digunakan dengan mengajukan pengaduan masyarakat baik pribadi atau melalui kuasa hukumnya. Demikian review tentang Penyuluhan Tanah dan Contoh RAB-Nya. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penata Kadastral. Untuk itu pentingya menerapkan beberapa solusi guna membangun dan mengelola administrasi pertanahan desa lebih bermanfaat untuk berbagai kegiatan khususnya mengenai urusan. Struktur Hukum Sistem Struktural yang menentukan bisaADPU4335 ADMINISTRASI PERTANAHAN. Perpres ini mengatur mengenai kedudukan, tugas, fungsi, organisasi, kantor wilayah dan kantor pertanahan, kepegawaian, tata kerja, dan. 16 Tahun 2004 bahwa pedoman teknis penatagunaan tanah bertujuan untuk menciptakan penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lestari, optimal, serasi dan seimbang LOSS diwilayah pedesaan serta aman, tertib, lancar dan sehat ATLAS di wilayah perkotaan yang menjadi persyaratan. Belum sistematisnya administrasi pertanahan terhadap tanah yang haknya berakhir atau hapus telah memberikan peluang bagi masuknya Mafia Tanah untukmemanfaatkan. 1. Untuk mengakhiri politik, tujuan,asas-asas hukum agraria jajahan, maka dibentu hukum tanah nasionalyang berdasar hukum adat tentang tanah dengan memberikan wewenang hak menguasai negara atas dasar ketentuan pasal 33 ayat 3 UUD 1945. com ini. ketentuan yang mengatur hal-hal yang bersifat administratif, yang berisi kebijakan Pemerintah Hindia Belanda tentang pemberian hak. Secara etimologis perkataan Indonesia “Administrasi” yang bahasa Inggrisnya “Administration”, berasal dari kata Latin, yaitu : “Ad + ministrare” dan “Administratio”. Nama Mata Kuliah Administrasi Pertanahan Kode Mata Kuliah RM184624 Semester VI SKS 3 SKS Nama Dosen Pengampu 1. Berbeda dengan administrasi PPAT yang sifatnya tertutup, yang hanya dapat diketahui oleh para pihak dan ahli warisnya saja. IKI DINAS PERTANAHAN. Subjek. , M. Penerbitan Dan Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Karena Cacat Administrasi Alfonsa, Dian Aries Mujiburohmanb, Sutaryonoc a Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta, Indonesia, Email: alfonsthamrin@gmail. Dimana permasalahan pokok pertanahan tersebut termasuk dalam aturan hukum administrasi yang ada. Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. Yogyakarta: Gava Media. 9. 71 Soal Administrasi Pertanahan Beserta Jawaban. docx Universitas Terbuka administrasi pertanahan ADPU 4335 - Fall 2020. Pada tanggal 27 Mei 2019, Pemerintah Republik Indonesia mengundangkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah (“Permen Agraria 12/2019”). ac. 1. Menjelaskan penggolongan ilmu administrasi, 4. Kantor Pertanahan Kabupaten Maros. Tugas Badan Pertanahan Nasional. Tertib Hukum Pertanahan 2. Penjelasan Pasal 13 ayat 5 PP No. Tertib Hukum PertanahanDiarahkan pada program:administrasi pertanahan seperti prona dan proyek adjukasi relatif berhasil mencapai tujuannya. Buku Materi Pokok (BMP) ADPU4335 Administrasi Pertanahan ini membahas konsep dasar administrasi pertanahan, manajemen pertanahan, pendaftaran tanah di Indonesia, hak atas tanah, landreform, administrasi pengadaan tanah, peralihan hak atas tanah, administrasi penatagunaan tanah, dan sistem informasi pertanahan. Administrasi Pertanahan adalah suatu usaha dan manajemen yang berkaitan dengan penyelengaraan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertanahan dengan mengerahkan sumber daya untuk mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Murad, 1997). Produk Layanan; Konversi, Pengakuan dan Penegasan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah. Strategi Badan Pertanahan. A. Pada tahun 2015, kami memperkenalkan sistem yang berusaha membantu permasalahan di atas. Pasal 24 Subbagian Tata Usaha terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. Manfaat Administrasi Pertanahan. 030 bidang atau sekitar 96,97% dari target. Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan (Swasta dan Pemerintah/Pemerintah Daerah) dan Pemberian Hak Atas Tanahnya. D Walijatun, Pelayanan Prima Di Bidang Pertanahan Sebagai Bagian Dari Reinventing Government: Seminar Nasional Pertanahan, Yogyakarta. Perannya sebagai pengelola administrasi pertanahan,. METODE Penelitian ini bersifat analitis dan deskriptif, dengan menggunakan pendekatan penelitian socio-legal atau sosio-hukum, yaitu suatu kajian hukum yang menggabungkan pendekatan ilmu hukum dan ilmu sosial. Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung Jalan Prof. 22 April 2016. 2 Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi. 4. b. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang pertanahan D. ID; 105 HLM. Lebih lanjut Indonesia juga mengakui hukum adat di samping kebijakan nasional atas. 14) Selain itu pula pendaftaran tanah juga diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional yaitu sebuah Lembaga 5 Kasus Sengketa Tanah Di Indonesia. Ketidakmampuan Para Pihak Melengkapi Dan Menyelesaikan Urusan Administrasi Untuk Kelengkapan Dokumen Peralihan, Seperti Pembayaran Pajak-pajak (PPh Dan BPHTB) Dan Dokumen Lainnya. 1 Bandar. Menemuka. segi administrasi negara, membuat usaha untuk merumuskan kerangka kerja (framework) Sistem Informasi Manajemen (SIM) pada organisasi publik merupakan kebutuhan yang mendesak. 82. Settlement of land issues through the General Court, State. Mengamankan BMN berupa tanah. Di luar indikator sasaran strategis, pencapaian kinerja Dinas Pertanahan dan Tata2. (2) Penanggung Jawab. Lembaga inilah yang berperan penting dalam penataan, pengadaan, pengendalian atas pemanfaatan dan penguasaan tanah, dan penanganan masalah pertanahan. Pertanahan yang menimbulkan Kepastian Hukum Pertanahan dan Hak-hak serta penggunaannya, yang kesemuannya itu akan menciptakan suasana ketentraman dalam masyarakat dan pengayoman masyarakat dari tindakantindakan semena-mena serta persengketaan-persengketaan, sehingga mendorong gairah kerja. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. (Foto: Standing Cloud) Setelah fungsi BPN sudah dijelaskan, maka tugas BPN mencakup beberapa hal seperti berikut: 1. (2) Profil kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keadaan pegawai, tanah dan bangunan, sarana penunjang, kondisi wilayah, kondisi demografi, dan inventarisasi data Pertanahan, Agraria dan Tata Ruang. (3) Profil kantor sebagaimana dimaksud pada. com b Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta, Indonesia, Email: esamujiburohman@stpn. Tertib administrasi bidang pertanahan merupakan kebijakan pokok pertanahan dalam rangka untuk mewujudkan kelengkapan data dari setiap bidang tanah tercatat dan diketahui dengan mudah, baik. (Achmad Ali Chomzah, 2004, hlm. idtertib administrasi pertanahan. Hukum Tanah Korea Selatan menganut sistem asas pemisahan horisontal, artinya bangunan dan tanah dapat dimiliki secara terpisah. Administrasi Pertanahan oleh: MW, Purwaningdyah, et al. Pendaftaran tanah merupakan kegiatan administrasi di bidang pertanahan yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum. Demikian disampaikan Surya Tjandra, Wakil Menteri ATR/BPN dalam webinar bertema pencegahan sengketa dan konflik pertanahan yang digelar Tim Sistem Informasi Administrasi Pertanahan Kecamatan, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat DRPM Universitas Indonesia, Sabtu (28/9/2020). . 8. Belum sistematisnya administrasi pertanahan terhadap tanah yang haknya berakhir atau hapus telah memberikan peluang bagi masuknya Mafia Tanah untuk memanfaatkan. Apa itu. Atau memiliki tanah yang bahkan sudah disertifikatkan tapi bisa bermasalah karena permainan mafia tanah dan berbagai bentuk permasalahan maupun konflik lain. Regional development and land administration integrates theories in economic, sociology and institutional development, as well as agrarian, physico-environmental. GO. 2 pages. Rifqi Muhammad Harrys. Pelaksanaan administrasi maupun manajemen pertanahan bertujuan untuk mencapai satu tujuan yaitu untuk pelaksanaan tujuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria. 5 Tahun 1960. Cacat Administrasi Sebagai Dasar Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah. 2. 2 Penulis tertarik untuk meneliti akar konfik pertanahan di Indonesia. D. (2017). capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2019 adalah 95,91 atau tercapai sebesar 100,96% dari target sebesar 95,00. Kepemilikan tanah di Korea Selatan wajib didaftarkan (compulsary). 87 Soal Administrasi Keuangan Beserta Jawaban. “Kami targetkan delapan konflik pertanahan tahun ini. kepala kantor Pertanahan saat penerbitan sertipikat. Prof. Pemohon yang telah terdaftar sebagai pengguna pada aplikasi yang. 16 Tahun 2004 bahwa pedoman teknis penatagunaan tanah bertujuan untuk menciptakan penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lestari, optimal, serasi dan seimbang (LOSS) diwilayah pedesaan serta aman, tertib, lancar dan sehat (ATLAS) di wilayah perkotaan yang menjadi persyaratan penyelesaian administrasi pertanahan. Tjahyo Widianto Kepala Kantor BPN Bandung Tanah atau “soil” (Bhs Inggris) menurut ahli pertanian yaitu bagian daratan Bumi yang tipis yang merupakan media bagi vegetasi, menurut pendapat ahli. Administrasi Pertanahan. Sistem Informasi Pertanahan (SIP) adalah suatu sistem pengadaan dan pelayanan secara sistematis tentang data yang berkaitan dengan tanah dari suatu wilayah sebagai basis dari kegiatan-kegiatan Hukum, Administrasi, ekonomi, perencanaan, dan pengelolaan Pembangunan yang dilaksanakan oleh BPN sesuai dengan Keppres Nomor 26 tahun 1988. Administrasi sebagai kegiatan kelompok yang mengadakan kerjasama untuk menyelesaikan tugas bersama-sama. Kualitas Pelayanan Publik (Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya). Ratmono, M. seorang Pakar HukumAdministrasi Pertanahan. Rumusan Masalahmelaksanakan kebijakannya di bidang pertanahan. melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan serta pendidikan dan latihan tenaga-tenaga yang diperlukan di bidang administrasi pertanahan; f. 12 2 Nandang Alamsyah, Administrasi Pertanahan, Universitas Terbuka , 2016 . Hal ini diatur pula dalam Article 14 The Registration of Real estate Act : 1. Sengketa/konflik pertanahan yang terjadi di masyarakat belakangan ini muncul dalam beragam bentuk. The role of subdistrict head is important to. Unduh sebagai RTF,. Namun, sebelum menyimak jawaban pertanyaan silakan Saudara analisis bagaimana akibat hukum pembuatan balik nama sertifikat tanpa sepengetahuan pemiliknya apabila ditinjau dari tertib administrasi pertanahan ini, silakan cermati terlebih dahulu soal lengkapnya di bawah ini. TUGAS 3 ADMINISTRASI PERTANAHAN_ADPU4335. persoalan administrasi pertanahan dalam kaitannya dengan bukti kepemilikan hak atas tanah ini adalah prinsip akuntabilitas5, prinsip transparansi6, dan prinsip responsibilitas7. Undang-Undang Pokok Agraria terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, dengan dasar-dasar dan ketentuan pokok berdasarkan. Pada hakikatnya , manusia dalam menjalani hidup baik secara individu maupun sebagai makhluk social , memerlukan berbagai macam kebutuhan. Adapun administrasi pertanahan meliputi baik tanah- tanah di daratan maupun yang berada di bawah air, baik air daratan maupun air laut. Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membangun digitalisasi sistem administrasi pertanahan guna mempermudah proses layanan. 1. Dasar pelaksanaan sistem wajib adalah ikatan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu. Adanya jabatan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam Kabinet Pembagnuan VI, juga tidak mengubah lingkup pengertian agraria. meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. Pertanahan Nasional Nomor : 1 Tahun 1989, Pasal 27 butir b). Ada sekian banyak persoalan sehingga kecamatan ini bisa dikatakan mampu Tujuan pembangunan bidang pertanahan adalah menciptak kemakmuran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Penyelenggaraan administrasi pertanahan yang transparan dan responsif akan mendukung penyelenggarakan administrasi pertanahan yang akuntabel. 35Konsep dasar Administrasi Pertanahan, Manajemen Pertanahan, Pendaftaran Tanah di Indonesia, Hak Atas Tanah, Landreform, Administrasi Pengadaan Tanah, Peralihan Hak Atas Tanah, Administrasi Penatagunaan tanah, dan Sistem Informasi Pertanahan. KEWENANGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DIBAWAH KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Jurnal Ilmiah) Oleh RIZKY AULIA Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar SARJANA HUKUM. menyimpulkan bahwa Administrasi adalah kegiatan kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber daya-sumber daya untuk. Agus Wahyudi. Buku Materi Pokok (BMP) ADPU4335 Administrasi Pertanahan ini membahas konsep dasar administrasi pertanahan, manajemen pertanahan, pendaftaran tanah di Indonesia, hak atas tanah, landreform, administrasi pengadaan tanah, peralihan hak atas tanah, administrasi penatagunaan tanah, dan sistem informasi pertanahan. Dr. Pengertian Pendaftaran Tanah Pendaftaran tanah adalah suatu kegiatan. Secara khusus, setelah membaca modul ini, mahasiswa diharapkan dapat 1. Kegiatan Kantor Pertanahan Kabupaten dalam upaya meningkatkan kualitaspelayanan kepadamasyarakat dibidangpertanahan meliputi: 1. Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional. Dari beberapa definisi Nandang A. Administrasi Pertahanan merupakan suatu usaha dan Manajemen yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan Pemerintah di bidang pertanahan dengan mengerahkan Sumber Daya untuk mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. BPN Ungkap Penyebab Umum Konflik Pertanahan. Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta. A. Semoga Anda selalu semangat belajar dan menimba ilmu. Menurut Murad (1997:1) administrasi pertanahan adalah Suatu usaha dan kegiatan suatu organisasi dan manajemen yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan-kebijakan Pemerintah di bidang Pertanahan dengan menggerakan sumber daya untuk mencapai tujuan seseuai dengan Per-Undang-Undangan yang berlaku.